KemenPPPA dan MicroSave Consulting (MSC) luncurkan hasil studi Pekerja Informal Perempuan dalam Ekonomi Digital

Jakarta, (30/05) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama MicroSave Consulting (MSC) menyelenggarakan diseminasi hasil studi Women’s informal employment in the digital economy yang mengkaji akses kerja bagi perempuan dalam ekonomi digital. Studi ini berangkat dari keprihatinan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia yang cenderung stagnan pada kisaran 50% selama dua dekade terakhir, sementara partisipasi laki-laki konsisten pada angka 80%. Tingginya persentase perempuan pekerja dalam sektor informal tak kalah memprihatinkan. Perempuan umumnya lebih termotivasi memasuki dunia kerja informal dengan pertimbangan jam kerja yang fleksibel dan cepat memperoleh pendapatan, karena harus meluangkan waktu untuk memenuhi tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Digitalisasi ekonomi informal pun meningkatkan peluang untuk memasuki sektor kerja informal. Namun, pada akhirnya, fleksibilitas waktu kerja dalam sektor informal justru mengakibatkan perempuan memiliki jam kerja yang lebih panjang dengan pendapatan yang lebih rendah.

Studi “Perempuan Pekerja Informal di Ekonomi Digital” bertujuan memahami pengalaman, hambatan, dan faktor pendukung perempuan dalam ekonomi digital, serta mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih besar.

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Indra Gunawan, mengatakan bahwa studi tentang perempuan pekerja informal dalam ekonomi digital ini membawa kita selangkah lebih maju dalam memastikan bahwa agenda pembangunan ekonomi berjalan secara adil dan merata, khususnya bagi sektor ketenagakerjaan perempuan.

“Penelitian kami bersama MSC menyelami berbagai pengalaman perempuan pekerja di sektor informal pada era ekonomi digital saat ini. Hasil penelitian akan menjadi referensi bagi sejumlah pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif, sehingga dapat mendukung pemberdayaan perempuan,” Indra mengungkapkan.

Putu Monica Christy, Senior Manager Gender Equality & Social Inclusion (GESI), MSC Indonesia Consulting memaparkan temuan kunci dan rekomendasi dari hasil studi. Pekerja informal perempuan memiliki jam kerja yang panjang tetapi pendapatan yang rendah. Sebagian besar pekerja informal perempuan bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Akan tetapi, lebih dari 70% perempuan di sektor informal hanya memperoleh pendapatan di bawah tiga juta rupiah per bulan. Perempuan juga menanggung beban ganda karena tetap bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mengasuh anak bahkan sebelum menikah. Lebih dari 60% pekerja informal perempuan menghabiskan lebih dari 10 jam per minggu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan.

Penggunaan layanan keuangan digital oleh pekerja informal perempuan, khususnya mereka yang bekerja secara hybrid dan offline, masih sangat rendah. Pembayaran tunai masih lebih disukai oleh 95% pekerja hybrid dan 99% pekerja offline. Metode pembayaran nontunai, seperti transfer bank, lebih disukai oleh pekerja online (79%) dibanding pekerja hybrid (34%) dan offline (10%). Selain itu, akses mereka terhadap kredit juga masih rendah. Hanya 40% pekerja informal perempuan pernah mengambil kredit formal dan 26% kredit informal. Kredit digunakan untuk memenuhi keperluan produktif, seperti pembelian alat kerja dan bahan baku, serta keperluan konsumtif, seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Studi merekomendasikan dukungan bagi pekerja informal perempuan di ekonomi digital melalui beberapa hal. Pertama, layanan keuangan harus menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik pekerjaan informal. Kedua, layanan pengasuhan anak perlu diperluas dengan basis komunitas, dengan standar dan kualitas yang ditetapkan, dan mengatasi stigma negatif “penitipan anak”. Ketiga, perlindungan sosial harus inklusif, khususnya bagi perempuan usia reproduktif dan lanjut usia, dengan skema cuti melahirkan berbayar dan sistem pensiun universal. Terakhir, akses pelatihan dan pengembangan karier yang sering tidak didapatkan oleh pekerja informal, harus inklusif, misalnya dengan pendekatan hybrid sehingga dapat diakses baik online maupun offline.

Setelah pemaparan hasil studi, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Dr. Paksi C.K. Walandouw, peneliti dari Lembaga Demografi UI. Diskusi panel dihadiri para ahli dari berbagai bidang untuk membahas pekerja informal perempuan di ekonomi digital dalam berbagai perspektif.

Astrid Meutia selaku Analis Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada regulasinya. “Salah satunya berfokus pada penciptaan tenaga kerja baru untuk pekerja informal melalui program Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang memberikan pendampingan pengembangan bisnis serta business matching.” ujarnya.

Dyah Retno Sudarto (Reti) selaku National Project Officer, Komunikasi dan Hubungan Eksternal untuk Ekonomi Perawatan, International Labor Organization (ILO) menyampaikan bahwa perempuan melakukan tugas pengasuhan 3-4 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. ILO mendukung pemerintah Indonesia dalam menyusun Peta Jalan Ekonomi Perawatan, yang mencakup pengasuhan anak, perawatan lansia jangka panjang, cuti melahirkan dan melahirkan yang dibayar, perlindungan sosial, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Yasmine Meylia Sembiring selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan digital oleh perempuan sangat besar tetapi baru sedikit terpenuhi oleh lembaga keuangan legal. “Bagi perempuan, P2P lending menjadi pilihan tepat karena lebih sederhana prosesnya dan mereka tidak perlu oversharing terkait masalah dan keperluan pinjamannya.” Yasmine mengungkapkan.

Dra. Nadlrotussariroh, Direktur Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) menyampaikan pengalaman Yasanti mendampingi buruh gendong. Ia menyebutkan bahwa Yasanti telah memberikan banyak pelatihan terkait pengembangan usaha dan keterampilan digital. Selain itu yang lebih penting, Yasanti juga mengadvokasi buruh gendong dan pekerja rumahan untuk mendapatkan upah layak dan perlindungan sosial melalui workers collective.

Dalam pidato penutupnya, Grace Retnowati, Country Director, MSC Indonesia Consulting, menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah menghadiri diseminasi laporan penelitian tentang perempuan pekerja informal dalam ekonomi digital. Dalam kesempatan ini pula, Grace mengungkapkan harapannya agar acara ini dapat menjadi awal bagi kolaborasi strategis dari berbagai pihak untuk terus meng-advokasi persoalan ini guna mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia yang lebih besar.

About Inke Maris & Associates
PR Agency Indonesia

Established in 1986, Inke Maris & Associates (IM&A) is a leading, independent PR Agency in Jakarta providing strategic counsel to businesses, organisations and public institutions. IM&A was recognised as the Best PR Firm in Indonesia after a survey conducted by Mix Magazine to over 100 Indonesian journalists nominated the firm for the PR Agency of the Year Award 2016. As PR and strategic communications consultants, our work falls into overarching and often intersecting areas of Public Affairs, Corporate Communications, Financial Communications, Marketing Communications, Issues & Crisis Communications, Capacity Building & Training, Social Marketing & PR Campaigns, Community and Stakeholder Engagement, Digital PR, Event Management.

#pragencyindonesia #pragencyjakarta #prconsultantjakarta #publicrelationsagencyindonesia #communicationsconsultantindonesia #bestprfirmindonesia #toppragencyindonesia #publicaffairsindonesia #publicaffairsagencyindonesia #publicaffairsconsultantindonesia #topPRconsultant #publicrelationsconsultant #prconsultantindonesia #PRAgency #publicrelationsfirm