divider

News

separator

Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Program Bantuan Sosial – Tantangan Implementasi dan Solusinya


Jakarta, 24 Agustus 2017.  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membuka lokakarya dengan tema “Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Program Bantuan Sosial: Tantangan dan Peluang”. Lokakarya yang diprakarsai Kementerian Sosial ini masih merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-72.

Dalam pernyataannya sebagai pembicara kunci (keynote speech) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang di wakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengatakan bantuan sosial non tunai secara efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif untuk mendukung strategi nasional tercapainya indeks hingga 75% di tahun 2019.

“Hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan. Dengan mekanisme penyaluran non tunai,  secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening bank dan terhubung dengan industri jasa keuangan, dan berbagai layanan perbankan. Minimal mereka bisa menabung,” kata Mensos, dihadapan peserta lokakarya, di Jakarta, Rabu (23/08/17).

Pada tahun 2017 ini, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah menjangkau 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka itu akan bertambah sebanyak empat juta KPM pada 2018 yang membuat total KPM tahun depan mencapai 10 juta. (Data Kemensos)

Untuk meningkatkan inklusi keuangan pula, penerima beras sejahtera (rastra) juga akan dikonversi dengan mekanisme non tunai melalui Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).

“Apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah,” kata Khofifah.

Khofifah yakin bantuan sosial non tunai mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Lokakarya ini bertujuan mendukung strategi  pemerintah Indonesia, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Desember lalu, sebagai  Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan menindak lanjuti Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

SNKI menargetkan 75% masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan keuangan pada tahun 2019, dari angka saat ini yang hanya 36%. Angka ini masih di bawah negara tetangga di Asia, misalnya Thailand sebesar 78%, Malaysia sebesar 81% dan India yang mencapai 53%.

Salah satu cara untuk mencapai target inklusi keuangan, pemerintah telah mengidentifikasikan Program BPNT sebagai salah satu strategi untuk peningkatan (scale up) inklusi keuangan.

Perpres No 63/2017 menyatakan, yang dimaksud Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial, yang ditempatkan pada Bank Penyalur sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial, untuk menampung dana untuk disalurkan kepada rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Selanjutnya untuk mendukung keberhasilan implementasi penyaluran program bantuan sosial non tunai, dan peningkatan (scale up) bantuan sosial di tingkat nasional,  Kemensos mengadakan lokakarya dengan  menghadirkan pembicara dari luar negri maupun dalam negri untuk berbagi praktek praktek terbaik (best practices) dari negara yang telah berhasil melaksanakan program bantuan sosial non tunai dalam skala besar, seperti di India, Bangladesh, dan sebagainya.

Dalam agenda lokakarya, Diskusi Panel pertama, “Percepatan Program Bantuan Sosial – Faktor Kunci untuk Scale Up dengan Pembicara Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial Bpk Andi ZA Dulung. Pembicara lain dari Kementerian Dalam Negeri yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan materi “Menghubungkan Kartu Identitas Nasional dengan Data penerima Manfaat Bansos Pemerintah”.    Juga “Comparative Strategic Issues” dengan pembicara dari  World Bank, “Teknologi Inovasi dalam Digitalisasi Bansos” dari Bill & Melinda Gates Foundation.

Dalam Agenda Kedua akan hadir Pembicara dari Kementerian Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Umum India untuk menjelaskan pengalaman India dengan tema “Model bantuan langsung tunai dan otomatisasi model Fair Price Shop/e-Warong”.

Sedangkan dari Microsave, Pembicara akan menjelaskan tentang “Cash Transfer LPG”.  Selain itu, pembicara Elisa Sitbon, program officer Indonesia, dari Bill & Melinda Gates Foundation, akan berbagi pengalaman  tentang “Platform Pembayaran yang Interoperable ( saling terhubung)”.

Pembicara kunci lainnya adalah dari Bank Indonesia dan dari Himpunan Bank milik negara, HIMBARA, yang akan berbicara dari sisi kepentingan dan langkah langkah perbankan untuk mendukung program Bantuan Sosial Non Tunai.

Lokakarya ditutup dengan kesimpulan dan penutup oleh perwakilan dari Kementrian Sosial RI yang diharapkan dari Kesimpulan akan ditindaklanjuti oleh rencana aksi oleh masing-masing pihak yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial.  (*)

separator

separator