divider

News

separator

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia Harus Ciptakan Pengelolaan yang Berkelanjutan Ahli Air Indonesia: Ada Kelemahan dalam RUU Saat Ini


Yogyakarta, 13 September 2017 –  Ahli Air Indonesia, baik pakar hukum sumber daya air maupun pakar sumber daya air mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah RI dan DPR RI harus tetap mengacu kepada amanat Mahkamah Konstitusi mengenai enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air demi menjaga terciptanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.  Hal ini disampaikan disela-sela acara Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan  Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PIT PAAI) 2017, dalam Konferensi Pers tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia hari ini di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Kebijakan tersebut juga perlu memfasilitasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi payung hukum untuk menjawab tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait pengelolaan sumber daya air.

Para ahli air Indonesia melihat adanya beberapa hal penting dalam pembentukan kebijakan RUU SDA yang perlu diperhatikan agar  tetap mengacu kepada enam prinsip dasar pengelolaan SDA yang diputuskan oleh MK, yaitu:  perlunya definisi–definisi SDA yang jelas, menjaga agar akses kepada sumber air untuk kebutuhan  masyarakat umum tidak terhalangi dan memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan terjaga, serta mendorong semua pihak untuk dapat berperan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Mohamad Mova Al’Afghani, SH, LL.M.Eur,PhD, Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG), mengatakan, “Definisi usaha dan pengusahaan perlu penajaman, tidak melihat aspek keuntungan saja tapi juga volume.  Air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seharusnya tidak dikategorikan sebagai pengusahaan karena terkait hak atas air.  Padahal, batasan dan syarat tertentu dan ketat dalam putusan MK justru terkait pengusahaan.  Dalam RUU SDA disebutkan bahwa SPAM izinnya hanya diberikan kepada BUMN/BUMD saja, dengan demikian akan menutup kemungkinan masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam penyediaan akses bagi publik secara luas. “

Selain itu, menurut Mova, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) disetarakan dengan SPAM.  ”Padahal, hal ini tidak sesuai dengan Human Right to Water (HRTW) dimana akses bagi masyarakat haruslah melalui air perpipaan yang bisa diminum dengan harga terjangkau,“ jelas Mova.

“Pengutamaan BUMN/BUMD diatas Unit Pengelola Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah (UPT/UPTD) dalam hal SPAM tidak tepat.  Justru, hak penguasaan negara lebih dapat dilaksanakan pada UPT/UPTD bukannya BUMN/BUMD karena merupakan entitas terpisah.  Kedua, penelitian terkini mengenai korporatisasi di sektor air justru mengkritik korporasi negara yang berlaku seperti sektor privat yang mengejar keuntungan,“ tambah Mohamad Mova Al’Afghani. 

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi ancaman keberlanjutan daya dukung sumber daya air, ketidakseimbangan pasokan, menurunnya kemampuan penyediaan air, meningkatnya potensi konflik air, kurang optimalnya irigasi, meluasnya abrasi pantai, lemahnya manajemen dan rendahnya kualitas pengeloalaan data dan sistem informasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk tercapainya  pengelolaan SDA yang berkelanjutan.  Selain berbagai inisiatif para pihak, kebijakan yang tepat yang sejalan dengan enam prinsip MK juga dibutuhkan untuk  mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dr.Ir Heru Hendrayana, Ketua Departemen Teknik Geologi FT UGM dan Ketua GWWG, mengatakan, ”Sesuai prinsip MK, pengendalian izin dilakukan oleh pemerintah atas pertimbangan aspek ketersediaan SDA untuk menjamin keadilan dan daya dukung lingkungan hidup.  Pengendalian izin harus dimaknai bahwa setiap orang atau badan hukum usaha yang telah memenuhi persyaratan dapat memohon izin kepada pemerintah. Pengendalian izin juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjamin tidak adanya monopoli terhadap izin pengusahaan air bagi perorangan atau badan hukum tertentu,”

Untuk itu pemerintah harus menyediakan data berupa neraca SDA pada setiap cekungan air tanah dan wilayah sungai serta melakukan pembaharuan data secara berkala.  Dalam penyediaan data ini Pemerintah dapat melibatkan pihak Universitas, Swasta dan Masyarakat.  Data ini dapat digunakan untuk memonitor perkembangan ketersediaan SDA.

Lebih lanjut Dr.Ir Heru Hendrayana mengatakan, bahwa untuk memastikan ketersediaan SDA tersebut, dalam RUU SDA haruslah dimasukkan syarat-syarat tertentu yang ketat sesuai prinsip kelima dan keenam MK.

“Hal tersebut dapat menggunakan syarat-syarat seperti tercantum di dalam Peraturan Pemeritah No. 69 tahun 2014 tentang Hak Guna Air, pasal 61 dan 70 serta dengan menambah persyaratan: ‘semua ijin alokasi penggunaan air harus didasarkan pada hasil studi kelayakan hidrogeologi dan atau hidrologi yang dilakukan oleh Pemerintah atau oleh swasta yang disetujui oleh Pemerintah’,”  tambah Dr.Ir Heru Hendrayana

Tentang Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia (PAAI):

Perhimpunan  Ahli Air Tanah Indonesia (PAAI) adalah organisasi profesi di bidang Air Tanah yang beranggotakan ahli-ahli air tanah di Indonesia diantaranya dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Trisakti, LIPI, Badan Geologi, Profesional dan Konsultan Air Tanah, LSM dan Pemerhati Air Tanah. Bekerjasama dengan  Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Perhimpunan  Ahli Air Tanah Indonesia (PAAI) menyelenggarakan acara Kongres dan PIT PAAI ke 2 tahun 2017 untuk membangun diskusi mengenai  Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Tanah di Indonesia.

 

Tentang  GWWG

Ground Water Working Group (GWWG) adalah organisasi semi otonom UGM yang bertujuan mengembangkan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. GWWG mempunyai visi untuk menjadi institusi terdepan dalam bidang sumber daya air tanah, konservasi dan perlindungan air tanah, pengembangan teknologi, mineralisasi dan keamanan air, serta kualitas air tanah. Untuk itu, GWWG melakukan kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, edukasi dan publikasi di bidang sumber daya air tanah.  Anggota dari organisasi ini adalah ahli yang terkait dengan air tanah baik dari UGM maupun luar UGM. Organisasi ini berdiri karena adanya kesadaran dari pemerhati air tanah atas munculnya banyak permasalahan tentang air tanah baik secara kuantitas maupun kualitas akibat adanya pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.  Ground Water Working Group – http://gwwg.or.id/

separator

separator