divider

News

separator

Jakarta Forum III : Penguatan Kebijakan Gerakan Reformasi Pengadaan Publik Di Indonesia.


Bogor, 13 Maret 2018. Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), didukung oleh Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah menggelar pelaksanaan Jakarta Forum III, 12 – 13 Maret 2018 di Bogor. Kegiatan ini merupakan wadah pertemuan pemangku kepentingan kunci,  sebagai sarana untuk memfasilitasi penguatan kebijakan pengadaan untuk mendukung keberhasilan program reformasi pengadaan pemerintah.

Kepala LKPP Agus Prabowo menegaskan, pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya sekedar melakukan pemilihan penyedia, tetapi juga ada tiga keluaran penting yang harus diperhatikan. ” Belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, kualitas barang/jasa dan public delivery dan yang baik serta mampu menciptakan kompetisi yang adil. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam reformasi pengadaan”, Tegas Agus.

Agus menambahkan, penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pengadaan menjadi penting agar belanja pengadaan pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja/tingkat layanan.

Agus mengatakankan, akan sulit untuk mendapatkan SDM yang kompeten apabila sistem tidak mendukung secara baik, terutama saat tren belanja pemerintah menjadi lebih besar dan lebih strategis dalam membangun negara. ” Pengelola pengadaan harus profesional, berkualitas dan kompeten. Mereka juga memiliki sistem karir serta harus mendapatkan penghargaan dan remunerasi yang kompetitip”, katanya.

Ia menegaskan Jakarta Forum juga membahas isu-isu terkini dari pengadaan barang dan jasa. Tidak berhenti pada pengadaan barang dan jasa konvensional tetapi forum ini juga harus bisa menginisiasi berbagai terobosan baru bagi pengadaan barang dan jasa di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negara.

Terkait kelembagaan, Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia Firman Dharmawan mengatakan, arah perbaikan yang ingin dituju adalah pembentukan kelembagaan yang bersifat permanen dan struktural, bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi, serta peran strategis sebagai Center of Excellence.

‘Dalam Jakarta Forum III juga dibahas penyesuaian kelas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa didasari pada perluasan fungsi organisasi ULP menjadi UKPBJ, serta perluasan tugas dan gungsi jabatan fungsional untuk mendukung end-to-end pengadaan barang dan jasa secara strategis”, tambah Firman.

Perluasan fungsi jabatan fungsional, ditandai dengan pengayaan butir kegiatan dan kompetensi. Hal inilah yang melandasi pentingnya peningkatan kelas jabatan fungsional. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan motivasi dan kinerja organisasi pengadaan akan semakin meningkat. Kedepan, Jakarta Forum dapat diperluas dalam jaringan CoE ULP di Indonesia, dan menjadi “Indonesia Procurement Forum”.

Sebagai penutup, Agus mengatakan bahwa kegiatan ini juga dapat ditingkatkan dalam pertemuan tingkat menteri, karena membangun pengadaaan barang/jasa yang baik tidak hanya bisa dilakukan oleh LKPP saja. ” Ada ekosistem yang harus dibangun oleh beberapa kementerian/lembaga. Selain itu kita jangan melupakan penyedia swasta, karena merekalah nanti yang juga menjadi beneficiary di ekosistem tersebut. Itu yang saya bayangkan sebagai Indonesia Procurement Forum” tutur Agus.

Sebelumnya, pertemuan rutin Jakarta Forum telah melibatkan 8 peserta dari berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, badan negara dan universitas: kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, ementerian Luar Negeri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika,Provinsi DKI Jakarta dan Institut Teknologi Bandung.

Kegiatan Jakarta Forum I, diadakan pada tanggal 7-8 Maret 2017, telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana aksi dan draft naskah kebijakan mengenai ULP (Unit Layanan Pengadaan) permanen di Kementerian/Lembaga.

Jakarta Forum II, yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Mei 2017 telah menghasilkan sebuah rencana aksi dan draft naskah kebijakan mengenai profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.

separator

separator