divider

News

separator

BPSDM Provinsi NTB Luncurkan Program Pelatihan Keahlian Pengadaan, Siap Menjadi Training Centre of Excellence Pengadaan Barang/Jasa


(Mataram) –  2 Februari 2018 – Hari ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan “Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia).

Program Pelatihan Keahlian PBJ ini merupakan tindak lanjut dari Proyek Modernisasi Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak 2014 oleh LKPP dan MCA-Indonesia untuk mempercepat reformasi pengadaan di Indonesia.Proyek ini telah menerapkan serangkaian pelatihan profesionalisasi bagi 523 SDM pengadaan di 44 Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Indonesia.

Program Pelatihan Keahlian PBJ ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM pengadaan agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Target peserta adalah tenaga profesional pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Sebelum adanya Program Pelatihan Keahlian PBJ ini, BPSDMD Provinsi NTB telah melaksanakan  pelatihan pengadaan dasar, namun hanya terbatas pada aspek regulasi. Kini, Program Pelatihan Keahlian PBJ ini akan membekali peserta dengan Pelatihan Keterampilan Teknis dan Manajerial Pengadaan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Topik pelatihan terentang dari prinsip pengadaan dasar dan kompleks, penerimaan dan evaluasi lelang, analisis risiko, hingga pengelolaan kontrak. Pelatihan Keahlian PBJ akan menjadikan tenaga pengadaan lebih terampil, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan lebih baik.

Deputi Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Lukas Adhyakso, berharap BPSDMD Provinsi NTB dapat menjadi contoh Training Centre of Excellence atau Pusat Pelatihan Pengadaan Unggulan di Indonesia.  Yang akan melahirkan profesional pengadaan yang mumpuni dan menjadi penerus agenda modernisasi pengadaan di Indonesia.

“Pelatihan Keahlian PBJ diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat,” tutur Lukas.

Kepala BPSDMD – NTB H. Rusman menyampaikan, “Peran dan inisiatif BPSDMD adalah mempersiapkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan modernisasi pengadaan serta narasumber yang kompeten sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan personel yang profesional.”

Ke depannya, diharapkan pelatihan ini menjadi salah satu program unggulan BPSDMD Provinsi NTB dan mampu menarik peserta dari kawasan Indonesia timur.

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang untuk mempercepat reformasi dan transformasi operasional sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan yang diharapkan dari proyek ini adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa yang berdampak kepada meningkatnya kualitas barang dan jasa yang diperoleh, penghematan belanja negara dan meningkatnya mutu pelayanan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya modernisasi pengadaan diharapkan dapat berkontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Tentang Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia)

MCA-Indonesia adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan bertindak sebagai lembaga pengelola tiga proyek utama yakni: (1) Kemakmuran Hijau, (2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting, dan (3) Modernisasi Pengadaan.

 

Tentang Millennium Challenge Corporation (MCC)

MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan.

 

MCC memegang prinsip country-led solutions dan country-led implementation, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya.

separator

separator